Kasasi Mahkamah Agung RI: Isbiantoro (Ketua Dewan Pusat PSHT) sebagai Pemegang Hak Merek Jasa Persaudaraan Setia Hati Terate yang Sah!

Legalitas PSHT
Pusat Madiun

Pada tanggal 25 Januari 2021, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan keputusan kasasi yang menghebohkan Warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT). Melalui penantian yang cukup panjang dan menegangkan, akhirnya seluruh Warga PSHT dapat bernafas lega dan bahagia karena MA menolak gugatan atas Keputusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Sby yang memenangkan Kangmas Isbiantoro dkk dan Pemerintah RI cq. Kemenkumham. Keputusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya ini pada intinya adalah menolak gugatan Saudara M. Taufik yang mengaku sebagai Ketua Umum PSHT dan sebaliknya memenangkan Kangmas Isbiantoro (selaku Ketua Dewan Pusat PSHT, bukan atas nama pribadi) terkait kepemilikan legalitas Hak Cipta dan Merek Persaudaraan Setia Hati Terate. 

Oleh karena itu agar tidak terjadi gagal paham dan menghindari informasi yang menyesatkan yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bisa menerima keputusan pengadilan  tersebut tentang keputusan Kasasi MA, berikut beberapa hal yang perlu diketahui oleh Seluruh Warga PSHT dimanapun berada tentas isi dari putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Sby tanggal 16 Maret 2020.

A. Siapa Penggugat dan Siapa Tergugat?

PENGGUGAT:

Pihak yang menggugat dalam perkara ini adalah Saudara M. Taufik yang mengaku mewakili PSHT Hasil Parluh 2016.

TERGUGAT:

Yang menjadi pihak tergugat dalam perkara ini adalah:

1. Kangmas Isbiantoro merupakan pihak yang digugat yang dalam putusan merupakan Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Hasil Parluh 2017
2. Ahli Waris Ketua Umum PSHT Kangmas (alm) KRT. Tarmadji Budi Harsono, SE sebagai Pemilik sah Merek Jasa Kelas 41 dan Merek Dagang Kelas 16. 
3. Kementerian Hukum dan Ham RI

 

B. Apa Objek Gugatannya?

Penggugat menggugat tentang:

1. Keabsahan Pengalihan Hak Merek Jasa  SETIA HATI TERATE (IDM000142233) kelas 41 
2. Keabsahan Pengalihan Merek Jasa PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (IDM000142231) Kelas 41
3. Kepemilikan Merek Dagang PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (IDM000142232) Kelas 16

 

C. Apa Hasil Putusan PN Niaga Surabaya yang dimenangkan oleh Kangmas Isbiantoro, Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)?

Berdasarkan pertimbangan Hakim PN Niaga Surabaya disebutkan bahwa Gugatan atas Hak Merek Kelas 41 dan 16 yang diajukan oleh M. Taufik DITOLAK untuk seluruhnya. Artinya bahwa bukti-bukti dan keberatan yang diajukan pihak M. Taufik di PN Niaga Surabaya dapat dibantah dengan baik oleh Pihak Tergugat, yakni Kangmas Isbiantoro melalui Tim Kuasa Hukumnya yakni: Mas Syukrianto, Mas Makmun Rosadi, dan Mas Sutrisno Hadi dari Tim LHA PSHT Pusat Madiun.

 

Karena kalah di persidangan PN Niaga Surabaya ini, selanjutnya pihak Penggugat yakni M. Taufik, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dengan harapan MA membatalkan keputusan PN Niaga Surabaya tersebut. Namun, pada putusan kasasi MA yang keluar pada tanggal 25 Januari 2021 tersebut MENOLAK Kasasi yang diajukan oleh M. Taufik. Yang artinya M. Taufik gagal menguasasi/memiliki Hak Merek Jasa Kelas 41 dan Kelas 16 yang selama ini menjadi milik Persaudaraan Setia Hati Terate yang dipimpin oleh Kangmas Murjoko.

 

Dengan demikian maka konsekwensinya, siapapun pihak-pihak yang menggunakan merek jasa Persaudaraan Setia Hati Terate dan Setia Hati Terate di kelas 41 dan merek dagang Persaudaraan Setia Hati Terate di kelas 16 tanpa mendapatkan ijin dari Kangmas Murjoko selaku pemilik lisensi penggunaan merek tersebut dapat dipidana sesuai dengan ketentuan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis (MIG) nomor 20 tahun 2016.

 

Lalu, apasih yang menjadi pertimbangan hakim PN Niaga Surabaya sehingga tidak mengabulkan gugatan pihak M. Tufik melalui bukti-bukti yang diajukannya? Berikut kita simak pertimbangan majelis hakim PN Niaga Surabaya dalam putusannya nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Sby. 

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah siapakah yang berhak atas merek dagang/ jasa PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE?

a. Perkara Nomor 217/G/2019/PTUN-JKT yang sedang berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, masuk dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan. 

b.  Penggugat (M. Taufik-red) telah mengakui dalam dalil gugatannya bahwa H.TARMADJI BOEDI HARSONO, S.E selaku Ketua Umum dari PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE telah memberi Surat kuasa tertanggal 16 Maret 2006 kepada  saksi SUNARNO untuk mengurus Hak Cipta dan Merek Organisasi PERSAUDARAAN SETIA HATI  TERATE Pusat Madiun di Dirjend. Kekayaan Intelektual  Jakarta.

c. Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menerbitkan sertifikat merek jasa kelas 41 dan merek dagang kelas 16.

d. Pengalihan hak atas merek Jasa SETIA HATI TERATE dan Merek Jasa PERSAUDARAAN SETIA HATI  TERATE dari ahli waris H.TARMADJI  BOEDI HARSONO, S.E kepada ISSOEBIANTORO (selaku Ketua Dewan Pusat PSHT) yang diterbitkan  Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

e. Pemberian Lisensi dari Issoebiantoro selaku Ketua Dewan Pusat PSHT kepada R. Murjoko selaku Ketua Umum PSHT sesuai pula dengan ketentuan Pasal 42 yang di terbitkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

f. Para tergugat, khususnya Issoebiantoro adalah sah menurut hukum sebagai penerima pengalihan hak atas merek terdaftar (Kelas 16 dan 41) dan bukan M. Taufik yang telah dinon-aktifkan sebagai Ketua Umum PSHT berdasarkan Surat Keputusan Majelis Luhur PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE Nomor: 001/SK/ML-PSHT.000/IX/2017 tertanggal  21  September 2017.

g. H.TARMADJI BOEDI HARSONO maupun ahli warisnya mendapat ROYALTI atau Keuntungan baik materiil maupun immateriil sebagaimana dituduhkan oleh penggugat (M. Taufik) tidak terbukti. 

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat (M. Taufik) tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Penggugat bukan pemegang hak atas merek dagang/jasa PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE dan SETIA HATI TERATE yang sah menurut hukum, maka pokok gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah gagal mempertahankan dalil-dalil gugatannya,  sehingga cukup alasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Oleh karena gugatan ditolak seluruhnya maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang  besarnya sejumlah: Rp. Rp4.175.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah.  

Oleh karena itu terjawab sudah pertanyaan diatas tentang siapakah yang berhak atas merek dagang/jasa PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE , yakni: Ketua Dewan Pusat Persadudaraan Setia Hati Terate, Kangmas Isbiantoro.