Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

LEGALITAS PSHT YANG SAH VS PSHT ABAL-ABAL


Konflik panjang selama hampir 5 tahun terakhir yang dialami oleh PSHT telah berakhir dengan keluarnya Putusan Kasasi Nomor 40 dan Putusan Kasasi Nomor 29 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 217/G/2019/PTUN.JKT. Putusan PTUN ini menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0010185.AH.01.07. Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate;

3.  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: AHU-0010185.AH.01.07. Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Keputusan ini ditetapkan oleh Pengadilan TUN Jakarta pada tanggal 11 Maret 2020. 

Perlu diketahui bahwa dalam kasus ini Kangmas Murjoko HW, menggugat pembatalan Badan Hukum PSHT yang dipimpin oleh M. Taufik yakni Badan Hukum Nomor AHU-0010185.AH.01.07. Tahun 2019 tanggal 26 September 2019.

Dengan demikian maka saat ini PSHT yang dipimpin oleh Dr. Ir. M. Taufik, SH, M.Sc tidak lagi memiliki Badan Hukum. 

Untuk memahami lebih lanjut tentang PSHT yang Sah dan PSHT Abal-Abal silahkan disimak Video Debat Terbuka: Menakar Nalar Kritik Legalitas PSHT

Posting Komentar

0 Komentar