Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

TIM HUKUM PSHT LAMPUNG SOSIALISASI TENTANG LEGALITAS PSHT DI CABANG LAMPUNG TENGAH

Tim Hukum PSHT Lampung
Pada tanggal 28 Februari 2021, Tim Hukum Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Provinsi Lampung yang dipimpin langsung oleh Ketua PSHT Provinsi Lampung, Kangmas Supeno, SHI, menghadiri undangan dari Pengurus Cabang PSHT Lampung Tengah (diketuai oleh Kangmas Hanto Wahono) untuk menyampaikan tentang aspek legalitas Keberadaan PSHT - Pusat Madiun yang diketuai oleh Kangmas Drs. R. Murjoko HW. 

Sebagaimana diketahui bahwa pada bulan Januari tepatnya tanggal 25 Januari 2021 telah keluar Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan nomor register 40 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tentang Penolakan Kasasi yang diajukan oleh Mas Taufik yang mengaku sebagai Ketua Umum PSHT. Kasasi ini tentang sengketa kepemilikan Nama dan Merek PSHT kelas 41. Di kelas Merek 41 ini, PSHT memiliki 2 merek jasa yakni: Persaudaraan Setia Hati Terate dan Setia Hati Terate. Ada 11 tuntutan yang diajukan oleh Pihak M. Taufik yang didasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) nomor 217/G/2019/PTUN-JKT tertanggal 11 Maret 2020 dan SEMUANYA DITOLAK PENGADILAN. 2 tuntutan M. Taufik yang DITOLAK diantaranya adalah: 

1. Menyatakan nama  “PERSAUDARAAN   SETIA  HATI  TERATE”  merupakan nama badan hukum dari perkumpulan Penggugat (M. Taufik)

2. Menyatakan Merek Dagang/Jasa PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE atas nama Penggugat merupakan bagian dari nama perkumpulan Penggugat, yaitu PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (yang dipimpin oleh M. Taufik);

Atas kedua tuntutan itu Hakim Menyatakan Menolak Tuntutan M.Taufik dengan alasan bahwa, diantaranya:

  1. Pengalihan hak ataMerek Jasa PERSAUDARAAN SETIA HATTERATE dan merek Jasa SETIHATI TERATdari ahli waris H. TARMADJI BOEDI HARSONO, S.kepada ISSOEBIANTORO (selaku Ketua Dewan Pusat PSHT) yang diterbitkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 tahun 201tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
  2. Para tergugat, khususnya Issoebiantoro adalah sah menurut hukum sebagai penerima pengalihan hak atas merek terdaftar (Kelas 16 dan 41) dan bukan M. Taufik yang telah dinon-aktifkan sebagai Ketua Umum PSHT berdasarkan Surat Keputusan Majelis Luhur PERSAUDARAAN SETIA HATTERATE Nomor: 001/SK/ML-PSHT.000/IX/2017 tertanggal  21  September 2017.

MA menolak Kasasi M. Taufik tentang 
Nama dan Merek PSHT
Oleh karena itu berdasarkan putusan pengadilan (Kasasi MA) maka Pemilik Sah nama Persaudaraan Setia Hati Terate adalah Ketua Dewan Pusat PSHT (Kangmas Isbiantoro) dan Merek Jasa Kelas 41 yakni Lambang PSHT dan Setia Hati Terate dimiliki secara sah oleh PSHT yang diketuai oleh Kangmas Drs. R. Murjoko, HW. Sejak saat putusan ini diterbitkan maka M. Taufik atau siapapun DILARANG menggunakan nama/merek Persaudaraan Setia Hati Terate dan Setia Hati Terate untuk kegiatan-kegiatan seperti pencak silat (seperti mengikuti pertandingan silat yang diselenggarakan oleh IPSI) dan latihan pencak silat (seperti latihan, tes kenaikan tingkat, dan pengesahan warga baru). Oleh karena itu jika seseorang (Warga PSHT) ingin mengadakan latihan PSHT wajib mendapatkan izin dari ketua cabang PSHT yang diketuai oleh Kangmas Drs. R. Murjoko, HW. Jika tidak mendapatkan izin maka kegiatannya tersebut dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan alasan melanggar hukum. Demikian juga kegiatan pertandingan yang diselenggarakan oleh IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) hanya dapat diikuti oleh pesilat yang ditugaskan/direkomendasikan oleh Organisasi PSHT yang diketuai oleh Kangmas Drs. R. Murjoko HW.
Putusan Kasasi MA yang membatalkan
Badan Hukum milik M. Taufik
(Sumber:https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/)

Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2021 telah keluar putusan Mahkamah Agung tentang Penolakan Kasasi MA mengenai kasasi Badan Hukum PSHT pimpinan M. Taufik juga telah keluar dengan nomor register 29 K/TUN/2021. Dengan demikian Kasasi Badan Hukum PSHT ini dimenangkan oleh Ketua Umum Pusat PSHT Kangmas Drs. R. Murjoko, HW dan Sekum Pusat PSHT Kangmas Ir. Tono Suharyanto. Berdasarkan Putusan ini maka Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate (BPH-PSHT) oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor AHU-0010185.AH.01.07.TAHUN 2019 telah DIBATALKAN. Oleh karena itu, konsekwensinya Kemenkumham RI melalui Dirjen AHU harus membatalkan SK Badan Hukum PSHT yang dipimpin oleh M. Taufik. Hal ini tentu secara otomatis berdampak pada pencabutan/pembatalan Surat Tanda Lapor Keberadaan (STLK) yang dikeluarkan oleh Kesbangpol Provinsi maupun Kesbangpol Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. 

Inilah Merek PSHT Kelas 41yang diperuntukkan
kegiatan Pencak Silat dan Latihan Pencak Silat
Dengan demikian maka para pengurus PSHT yang sah dibawah kepemimpinan Kangmas Drs. R. Murjoko, HW harus segera menyurati kesbangpol dan IPSI di daerah masing-masing terkait dengan 2 putusan kasasi MA ini dan konsekwensinya bagi para pelanggar putusan kasasi MA tersebut. Disamping itu Pengurus Cabang PSHT juga harus segera berkoordinasi dengan aparat keamanan (kepolisian) untuk menertibkan penggunaan Merek PSHT kelas 41 oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Hal ini semata-mata untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan di wilayah masing-masing. (EBS).


Salam Persaudaraan. 

Posting Komentar

0 Komentar