Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

BERAKHIRNYA DUALISME KEPEMIMPINAN PSHT


Dinamika perkembangan Organisasi Masyarakat (Ormas) telah membawa perubahan sistem pemerintahan, serta membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peran pemerintah makin jelas dan nyata, berada di tengah-tengah, penyeimbang dari sebuah Konflik yang terjadi, seperti konflik internal di tubuh Persaudaraan Setia Hati Terate.

Berserikat adalah Hak Setiap Warga Negara

Salah satu hak yang dianggap hak fundamental bagi manusia adalah kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (freedom of association), kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression). 

Hak ini dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam rumpun hak sipil dan politik. Dasar hukum kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat yang berlaku secara universal adalah Pasal 20 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM); Pasal 21 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik; Pasal 5 huruf d angka viii Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, dan yang terbaru Resolusi No15/21 tahun tentang “The rights to freedom of peaceful assembly and of association” yang diterima Dewan HAM PBB pada 6 Oktober 2010 (Elsam,2013).

Secara nasional perlindungan terhadap hak-hak terkait dengan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin tiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28E Ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap orang Berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. 

Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 24 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa ―setiap orang Berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai―.

Munculnya Dualisme Kepemimpinan

Saling berebut tampuk kekuasaan tertinggi, seolah tengah menjadi tren masa kini dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi Politik maupun Kemasyarakatan. Jika kita flashback dari tujuan organisasi yang seharusnya diperuntukkan kemajuan bersama, malah menjadi seperti kue lezat yang menghadirkan para dictator,dan bertempur menuju panggung kekuasaan. Saling sikut pun berlaku hanya demi mencapai posisi dan pengakuan sebagai Ketua Umum. Berbagai cara dihalalkan, termasuk dengan membuang komponen-kompenen yang dianggap berpeluan besar, akan menjadi batu sandungan kekuasaannya nanti.

Menentukan ketua terpilihpun, sudah seharusnya melalui suatu mekanisme organisasi yang sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga. Jikalaupun AD/ART organisasi tersebut belum ada dan belum disyahkan, maka keputusan dari mayoritas anggota organisasi merupakan factor mutlak yang harus didengarkan dan diikuti oleh siapapun yang bernanung dalam organisasi tersebut, tanpa terkecuali apapun jabatannya di ekstra organisasi. 

Adanya polemik yg terjadi diinternal Persaudaraan Setia Hati Terate, tentunya dapat sedikit kita analisa, mengenai gambaran bahwa yang terjadi konflik ditubuh PSHT diduga keluar dari jalur AD/ART yang telah disepakati, dan tentunya ini menjadi catatan tersendiri, akan sebab dan akibat terjadinya konflik internal, digali sejauh manapun jika Organisasi tersebut membuka lembar demi lembar, Buku AD/ART tentunya akan membuka tabir dan diduga menemukan kejanggalan adanya proses demokrasi & administrasi,dalam sebuah proses Musyawarah Besar (Prapatan Luhur) entah itu melalui syarat dan ketentuan, maupun dari sikap dan attitude dalam pelaksanaan rapat-rapat besar, yang menentukan arah dan kebijakan organisasi tersebut, tentunya AD/ART sebuah dalam organisasi, merupakan kitab suci, yang harus di taati dan dipatuhi dalam menjalankan sebuah proses Organisasi, apabila ada konflik, tentunya PSHT harus bercermin dari sebuah AD/ART sebagai acuan dasar, untuk mengintrospeksi pada sebuah proses, apakah sudah sesuai AD/ART ?

Peran Otoritas Dalam Konflik

Keterlibatan Negara dalam mengurai benang kusut yang ada ditubuh Persaudaraan Setia Hati Terate, dan tentunya Konflik internal ini terus bergulir ke PTUN, hasil Prapatan Luhur 2016 yang diketuai Ir.Muhammad Taufik,M.Sc. akhirnya harus berbesar hati atas putusan Mahkamah Agung, 

Putusan mahkamah Agung tersebut antara lain, tentang hak merek, dan Badan Hukum(BH) Persaudaraan Setia hati Terate yang sudah ingkrah diketok palu oleh Mahkama Agung, dan ditolak atas terdakwanya Drs.Moerdjoko, dan itu artinya, bahwa PSHT yang di ketua oleh Ir.Muhammad Taufik,M.Sc. tersebut tidak dapat memenuhi alat bukti, bahwa PSHT pimpinan Ir.Muahammad Taufik,M.Sc. adalah tidak berbadan hukum, dan tidak berhak atas hak merek atau yang disebut Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan yang memiliki hak paten atas merek Logo Persaudaraan Setia Hati Terate, yang sah sesuai dengan salinan putusan No.Reg.40K/Pdtsus-HKI/2021  adalah Drs.Moerdjoko.HW, serta “Badan Hukum” sah (sesuai salinan Putusan Mahkamah Agung  dengan No.Reg.291/TUN/2021 serta No.Perkara Pengadilan TK.I : 217/G/2019/PTUN.JKT) 

Berdasarkan kacamata hukum maka, kepemimpinan Drs.Moerdjoko.HW yang berhak atas Kekayaan Intelektual, serta Badan Hukum yang sah. Drs.Moerdjoko.HW yang terpilih sebagai Ketua Umum Prapatan Luhur 2017 dinilai lebih mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada pada AD/ART. 

Konflik kepengurusan PSHT yang berakhir atas putusan permohonan ke PTUN Jakarta, oleh pihak Parluh 16 yang diketuai Ir.Muhammad Taufik,M.Sc. ditolak merupakan bagian dari negara dalam mengambil sikap, sebagai mediator dari sebuah organisasi yang berkonflik, tentunya menjunjung tinggi netralitas sebagai penyelenggara negara dalam mengambil keputusan demi terwujudnya keadilan dan kebenaran yang harus ditegakkan.


Agus Wirdono
(Mahasiswa Pascasarjana Unila) 

Posting Komentar

1 Komentar

Sutrisno Budi mengatakan…
Analisa cerdas.. salut.

-sutrisno budi-